JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pada Senin, 21 Septemebr 2026.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan penempatan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sejumlah posisi baru diisi untuk menjalankan fungsi kementerian setelah penyesuaian struktur organisasi.
“Pada hari ini adalah pelantikan yang melanjutkan penyempurnaan dari penunjukan yang lalu. Telah dilakukan penyempurnaan pengisian pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Suahasil di Jakarta, pada Senin, 19 September 2026.
Pelantikan kali ini juga menyentuh Sekretariat KSSK. Penyesuaian dilakukan mengikuti amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta struktur baru Kemenkeu.
“Pada hari ini juga kita melakukan pelantikan Pejabat Sekretariat Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK. Ini adalah juga menuntaskan arahan dari Undang-Undang P2SK yang disesuaikan dengan struktur Kementerian Keuangan yang baru, di mana kita telah membentuk Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan,” jelasnya.
Kemenkeu sebelumnya membentuk Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK). Unit tersebut memiliki peran yang terkait dengan fungsi stabilitas dan pengembangan sektor keuangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2025, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan menjabat sebagai ex-officio Sekretaris KSSK.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 64 tahun 2025, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Dirjen SPSK menjabat sebagai ex-officio dari Sekretaris KSSK,” jelasnya.
Suahasil mengatakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pelantikan pejabat eselon III dan IV selanjutnya dilakukan oleh unit eselon I masing-masing.
Suahasil meminta pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas. Ia menekankan seluruh unit di Kemenkeu harus bekerja sesuai fungsi masing-masing.
"Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia. Yang sisi penerimaan, yang sisi pengawasan, yang sisi belanja, yang sisi pembiayaan. Semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing," ujarnya.
Pesan tersebut mencakup seluruh lini kerja Kemenkeu. Tugas penerimaan negara, pengawasan, belanja, dan pembiayaan tetap harus berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing unit.
Pelantikan juga menandai pengisian sejumlah posisi di berbagai direktorat dan kantor wilayah. Penempatan pejabat dilakukan mulai dari bidang perpajakan hingga kepabeanan dan cukai.
Sebanyak 14 pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut.
1. Herman Saheruddin – Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Ayu Sukorini – Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
3. Teddy Suhartadi Permadi – Sekretaris Pengadilan Pajak.
4. Bismar Fahlerie – Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
5. Panca Putra Jaya – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
6. Evy Mulyani – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Agus Amiwijaya – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
8. Estty Purwadiani Hidayatie – Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
9. Adhang Noegroho Adhi – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku.
10. Galih Elham Setiawan – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
11. Agung Krisdiyanto – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
12. Sekti Widihartanto – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Ihsan Priyawibawa – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara.
14. Ani Natalia – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Pelantikan tersebut menempatkan pejabat baru pada sejumlah posisi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Posisi di bidang pajak, bea dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, hingga stabilitas sistem keuangan kini telah diisi.
Suahasil meminta seluruh pejabat segera bekerja setelah menerima mandat. Tugas utama Kemenkeu, mulai dari penerimaan hingga pembiayaan negara, tetap menjadi perhatian masing-masing unit.[]
KOMENTAR (0)
Belum ada komentar yang ditampilkan.